Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indonesia (ABPEDNAS) Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030 dilantik dan dikukuhkan Gubernur Agustiar Sabran, di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur, Jumat (21/11/2025).
Turut hadir mendampingi Gubernur, unsur Forkopimda antara lain Kapolda Kalteng Irjan Pol Iwan Kurniawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, Wakapolda Kalteng Rakhmad Setyadi, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, sejumlah Bupati/Walikota se-Kalteng.
Pelantikan dan pengukuhan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jendral DPD ABPEDNAS. Dilantik selaku Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Kalteng, Karlulyn sebagai Ketua; Adistyawarman selaku Sekretaris dan Erna sebagai Bendahara. Di samping itu, dilantik pula anggota bidang-bidang.
DPP ABPEDNAS berdiri tahun 2014, merupakan wadah nasional bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia, yang berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
ABPEDNAS bersinergi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mengoptimalkan tupoksi BPD dalam mengawasi, menampung aspirasi, serta memberikan informasi ke desa seluruh Indonesia.
“ABPEDNAS memaksimalkan tugas dan fungsi anggota BPD terutama menjaga program-program strategis seperti dana desa, Koperasi Desa Merah Putih, Program MBG,” terang Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama dalam laporannya.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran dalam sambutannya mengatakan bahwa ABPEDNAS sebagai wadah komunikasi dan aspirasi para anggota BPD merupakan bagian dari upaya kolektif menciptakan desa yang lebih transparan, partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya
memperkuat pembangunan dari desa. “Kita meyakini bahwa desa adalah fondasi kemajuan daerah,” imbuh Gubernur.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan ABPEDNAS Kalimantan Tengah, Gubernur minta agar terbentuk kolaborasi jejaring kerja yang solid, program yang terukur, dan kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.***
