Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI Pusat M. Hadi Sugeng memaparkan, industri kelapa sawit merupakan industri yang sangat strategis penyumbang devisa terbesar di luar sektor tambang, penyerap tenaga kerja dan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Tahun 2022 penerimaan devisa dari sawit mencapai 39 miliar dolar atau sekitar 600 triliun, dan angka ini adalah yang tertinggi sepanjang perusahaan kelapa sawit memberi kontribusi kepada negara, dan tahun 2023 ekspor produksi sawit diperkirakan mencapai 33,12 juta ton dengan nilai ekspor 30,7 miliar dolar atau sekitar 476 triliun.
Sekjen GAPKI Pusat mengemukakan hal tersebut pada Forum Diskusi dengan tema “Prospek Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di SwissBell Hotel Danum Palangka Raya, Senin (5/2/2024).
Hadir antara lain Forkopimda Prov. Kalteng, Kapolda Kalteng, Danrem 102/Panju Panjung, mewakili Kajati Kalteng, mewakili Bupati Kotawaringin Timur, mewakili Bupati Gunung Mas, Mewakili Pj. Bupati Seruyan, dan sejumlah kepala OPD terkait, Ketua GAPKI Cabang Kalteng bersama jajaran, serta Ketua Asosiasi/Profesi Provinsi Kalteng. Sebagai narasumber Pengamat Hukum Lingkungan dan Kehutanan Noto Sadino.
Dikatakan, luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektar, sekitar 41% atau 6,7 juta hektar dikelola dan dimiliki oleh petani, sedangkan sisanya seluas 9,68 juta dikelola oleh BUMN dan PBSN, mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak secara total 16,2 juta tenaga kerja.
“Peran industri kelapa sawit sangat dirasakan secara dalam menggerakkan perekonomian nasional termasuk perekonomian di Kalimantan Tengah, ” paparnya.
“Untuk meningkatkan peran industri sawit dalam mendongkrak perekonomian di Kalimantan Tengah, perlu dipikirkan dan terus didorong untuk pengembangan industri hilirnya,” katanya.
Ia mengharapkan forum diskusi ini dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi yang konkret untuk memajukan sektor perkebunan kelapa sawit khususnya di Kalimantan Tengah dan secara nasional pada umumnya. ***
