Sejumlah rekomendasi kepada pasangan calon yang berlaga di Pilkada Serentak 2024 dilahirkan dalam Konfederasi Cendekiawan dan Akademisi Pemuda Katolik Kalimantan Tengah yang berlangsung pada Sabtu (16/11/2024).
Diikuti 100 lebih akademisi dan cendekiawan Katolik dari 13 universitas di Kalteng, konferensi dibuka Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Plh Staff Ahli Bidang Pemkumpol Ahmad Husein itu.
Hadir pada kesempatan tersebut Prof DR Petrus Purwadi MPd, Prof DR Stefanus SHut MP, Paulus Alfons Yance Dhanarto SIP, MID, Fidelis Harefa SH MH, serta Pastor Bona Ventura PR sebagai narasumber.
Ketua Pemuda Katolik Komda Kalimantan Tengah, Freddy Simamora mengatakan adapun sejumlah rekomendasi yang dilahirkan dalam konfederasi tersebut seperti perlu adanya kesinambungan pembangunan agar arah pembangunan dapat terus maju, tidak kembali mundur seketika pimpinan daerah berganti.
Dalam ketidaksempurnaan kepemimpinan hanya dapat diatasi dengan komitmen keberlanjutan pembangunan agar tidak terputus dan mundur dari awal.
“Mengarusutamakan pembangunan desa dengan memberikan insentif pendanaan selain yang telah diberikan melalui APBN sekaligus melakukan pengawasan partisipatif masyarakat desa,” katanya.
Konfederasi Cendekiawan dan Akademisi Pemuda Katolik Kalimantan Tengah, pada Sabtu (16/11/2024).
Ia menyebutkan, adapun rekomendasi lainnya adalah akademisi dan cendekiawan Pemuda Katolik mendorong komitmen penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan melalui program sekolah dan kuliah gratis.
“Kami turut mendorong calon pemimpin untuk mengadopsi prinsip kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Mengingatkan kandidat yang berkontestasi dalam Pemilu untuk menghindari kampanye hitam, dan strategi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” sebutnya.
Freedy menambahkan, pihaknya juga mendorong penyelenggaraan pelatihan dan asistensi teknis berbasis kompetensi secara konsisten dan berkelanjutan serta membuka akses lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan guru terutama di pedesaan dan memastikan memiliki rumah layak huni.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat agar ada pertimbangan untuk putera daerah yang ingin masuk perguruan tinggi negeri di Kalteng mengingat masih ada kesenjangan kualitas lulusan Sekolah Menengah Atas yang ada di Kalteng dengan lulusan di luar Kalteng sehingga perlu adanya kuota khusus untuk lulusan Kalteng,” katanya. ***
