- Reses Perseorangan Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak di Kumai
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah H Abdul Razak melaksanakan kegiatan Reses Perseorangan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin (28/8/2023).
Adapun aspirasi masyarakat yang disampaikan, sebagian besar meminta di perhatikan perihal infrastruktur dan pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA).
Di Kelurahan Kumai Hulu, didampingi Camat Kumai Abdul Gapur dan Lurah Kumai Hulu Jupriansyah, Abdul Razak melakukan pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Kumai Hulu.
Dalam pertemuan perwakilan masyarakat menyampaikan beberapa perihal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni perihal infrastruktur jalan yang terkoneksi antara Pelabuhan Tempenek dengan Kelurahan Kumai Hulu.
Selain itu aspirasi masyarakat terkait pembangunan gedung SMA, dimana untuk pembangunan gedung sekolah tersebut, Lurah Kumai Hulu telah menghibahkan lahan seluas 2 hektare.
Usulan disampaikan, mengingat saat ini penerimaan murid baru menggunakan zonasi wilayah sehingga perlu anak anak dari Kumai Hulu agak kesulitan untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah yang ada di wilayah Kumai.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Abdul Razak mengemukakan, pembangunan di wilayah ini terbagi sesuai kewenangannya, ada yang menjadi kewenangan Provinsi, Kabupaten dan Pusat.
‘’Semua usulan dari masyarakat akan saya perjuangkan, hal itu yang menjadi kewenangan Provinsi seperti pembangunan gedung sekolah SLTA dan infrastruktur jalan, ” ujar Abdul Razak.
Abdul Razak mengatakan, jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan berakhir pada Agustus 2024. Namu demikian, sebelum berakhir masa jabatannya, dirinya masih bisa memberikan perhatian perihal perkembangan pembangunan di wilayah Dapil III Kalteng, dan banyak juga yang telah di realisasikan selama ini.
“Mengenai usulan itu tetap saya perjuangkan, mengingat anggaran kita terbatas, tetap menggunakan skala prioritas utama, yang secara umum ada 4 sektor yang selalu di keluhan masyarakat yakni mengenai infrasktruktur, Pendidikan, kesehatan dan mengatasi pengangguran, yang kesemuanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus di penuhi oleh pemerintah,’’ kata Razak. ***
