Pentingya Peranan DTKAS dan Data P3KE Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Reporter : kaltengdaily
Editor : Kaltengdaily
Minggu, 25 Februari 2024 18:21WIB
Peserta Sosialisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, di Aula Kecamatan Kurun, Rabu (15/2/2023)

Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, di Aula Kecamatan Kurun, Rabu (15/2/2023).

Acara dibuka Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris Dinas Donie, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa/Lurah, yang menjadi Narasumber adalah Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penganganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Yuritae, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Yunae dan Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas PMD Chandra Novan.

Dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam mensosialisasikan tentang DTKS dan Data Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kemenko PMK RI.

Untuk diketahui DTKS berdasarkan rekap data Aplikasi SIKS-NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Gumas periode Desember 2022 di Kecamatan Kurun berjumlah 7.336 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 2.806 KK. Sedangkan data P3KE kemenko PMK RI untuk Kecamatan Kurun berjumlah 1.691 jiwa dengan jumlah keluarga 343 KK.

Donie juga menandaskan mengingat pentingnya peranan DTKS dan data P3KE dalam program penanggulangan Kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD dan APBN, diharapkan melalui sosialisasi ini dapat mengoptimalkan peran pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan, TKSK dan PSM dalam melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi DTSK dan data P3KE yang terveri-vali dapat dipadukan dalam bentuk basis data terpadu yang bisa diakses terbuka. “Saya mengharapkan dalam melaksanakan tugas dilapangan, saudara harus obkektif dalam mendata masyarakat tidak mampu tanpa membedakan suku, agama dan keluarga,” pungkas Donie. ***

 

 

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Transaksi Keuangan, Barang dan Jasa Selama FBIM dan FKN 2025 Capai Rp20 Miliar

Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara (FKN) 2024 berakhir, dan ditutup  Gubernur…