Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).
Rakornis ini dibuka secara langsung Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah pusat untuk mendorong percepatan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Program nasional ini bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya di wilayah perdesaan, melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Imran, serta pejabat eselon I dari sejumlah kementerian terkait. Turut hadir pula para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, dibahas berbagai strategi percepatan pembangunan perumahan, mulai dari penyederhanaan regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme kolaborasi lintas sektor.
Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, menyampaikan komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap realisasi program strategis nasional tersebut.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik program ini dan siap mendukung implementasinya di daerah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap perumahan layak di kawasan perdesaan,” ujar Leonard.
Leonard menekankan, penyediaan rumah layak huni di daerah perdesaan menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Upaya ini, menurutnya, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah berbasis masyarakat.
“Perumahan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri bahan bangunan,” tambah Leonard.
Kementerian Dalam Negeri dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan perumahan di masing-masing wilayahnya, serta dalam menyiapkan regulasi dan lahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program pembangunan.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum-forum koordinasi seperti Rakornis ini, Kalimantan Tengah berharap dapat mengambil bagian secara optimal dalam Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, demi mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
Sebagai penutup, Leonard menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota di wilayahnya untuk memastikan program ini berjalan sesuai target dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Sinergi yang solid antara pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan program ini,” katanya.***
