Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sebanyak 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, masih belum memenuhi syarat modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 12 Tahun 2022 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sesuai dengan POJK No 12 Tahun 2022 tersebut, pemenuhan modal inti diberita batas hingga 31 Desember 2024.
Adapun bank yang belum memenuhi syarat tersebut hingga September 2023 adalah:
- Bank Kalsel
- Bank Kalteng
- Bank Jambi
- Bank NTT
- Bank Sulut
- Bank Sultra
- Bank NTB Syariah
- Bank Maluku Malut
- Bank Sulteng
- Bank Lampung
- Bank Bengkulu
- Bank Banten.
Ambil contoh PT BPD Banten Tbk (BEKS) atau Bank Banten, modal inti bank ini hingga September 2023 masih Rp 1,25 triliun, bahkan menurun dari posisi Rp 1,27 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
OJK sendiri telah memberikan pelonggaran hingga akhir Desember 2024 untuk BPD tersebut dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum. Salah satu upayanya dimana OJK mendorong untuk melakukan konsolidasi melalui kelompok usaha bank atau KUB. Nantinya setelah bergabung dengan KUB, BPD tersebut hanya wajib memenuhi modal inti sebesar Rp1 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah sekaligus Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk atau bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, dengan konsolidasi BPD tersebut diharapkan menjadi solusi untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya tanpa harus meleburkan bank tersebut kedalam bank lainnya atau merger.
“BPD yang modal intinya di bawah Rp3 triliun ini bukan bank sakit, justru sehat dan kinerjanya bagus, jadi sangat sayang sekali jika nantinya berubah menjadi BPR,” kata dia belum lama ini. ***
