48 Persen Pemilik Walet di Palangka Raya Belum Bayar Pajak

Reporter : kaltengdaily
Editor : kaltengdaily
Kamis, 24 Februari 2022 09:57WIB
Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengungkapkan, dari 700 lebih bangunan sarang walet yang ada, maka pengusaha walet yang taat membayar pajaknya hanya berkisar 400 buah.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir ada tren yang menunjukan peningkatan pendapatan dari sektor sarang walet tersebut.

“Target dan capaian pajak terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun memang dari jumlah yang ada belum semua membayar pajak,”ungkapnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Aratuni, keberhasilan pendapatan dari pajak walet, tidak bisa diukur dengan seberapa besar kesadaran pengusaha walet dalam membayar pajak. Namun sementara hanya bisa diukur dari jumlah realisasi capaian dan target pendapatan sektor tersebut, dalam setiap tahunnya.

“Bisa diukur dari tahun 2019, dimana pendapatan hanya sekitar Rp120 juta. Kemudian meningkat Rp162 juta di tahun 2020. Tahun 2021 yang lalu meningkat menjadi Rp413 juta lebih,”sebutnya.

Menurut Aratuni, untuk pendapatan pajak sarang walet di tahun 2022 ini ditarget naik dari sebelumnya. Karena itu, pemilik walet yang sudah menghasilkan diharapkan bisa dengan kesadaran membayar pajaknya.

“Saat ini masih kisaran 52 persen pemilik sarang walet yang membayarkan pajaknya. Sisanya lebih 48 persen pemilik sarang walet belum membayarkan pajak,”bebernya.

Pihaknya tambah Aratuni, sudah melakukan sosialisasi. Baik sosialisasi persuasif secara langsung ataupun melalui selebaran, agar pemilik walet mengerti dan mau membayar pajak.

“Semoga target pajak sarang walet ini bisa tercapai. Karena dengan membayar pajak mereka sudah membantu membangun daerah,” katanya. ***

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Kalteng Raih Penghargaan One MAP Policy Summit 2024

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima penghargaan One Map Policy Summit 2024, diserahkan Menteri Koordinator Bidang…