Konflik Agraria Terjadi Paling Banyak Ternyata Bukan di Provinsi Penghasil Sawit

Reporter : kaltengdaily
Editor : kaltengdaily
Selasa, 20 Februari 2024 06:58WIB
Konflik Agraria

Provinsi paling banyak konflik agraria ternyata bukan di provinsi sawit, sebagaimana anggapan kebanyakan orang. Konflik agraria merupakan salah satu konflik tertua dalam sejarah peradaban manusia di Bumi. Hampir setiap negara mengalami konflik agraria baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Demikian juga disektor perkebunan kelapa sawit hal yang sama sering terjadi dan bahkan tidak terselesaikan sampai berpuluh-puluh tahun.

Untuk menyelesaikan sekaligus mencegah terjadinya konflik-konflik agraria yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, pemerintah sedang melaksanakan berbagai terobosan seperti UU Cipta Kerja, Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), dan program sertifikasi lahan.

Menurut dari buku mitos vs fakta menjelaskan, bahwa sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat di setiap daerah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk aspirasi hak agraria yang disampaikan oleh masyarakat. 

Dalam realitanya, aspirasi atau tuntutan hak-hak agraria tersebut disampaikan oleh masyarakat baik kepada pemerintah maupun lembaga lain. Tentu saja sebagai negara berdasarkan hukum, penyelesaian konflik agraria sedang dan akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Konflik agraria terjadi hampir di setiap provinsi baik pada provinsi sentra sawit maupun provinsi non-sentra sawit.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat sekitar 207 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 (Tabel 2). Jika dilihat dari distribusi konflik agraria di Indonesia menunjukkan lima provinsi dengan kasus konflik agraria terbanyak adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, dan Riau.

Tiga dari lima provinsi dengan kasus konflik agraria terbanyak yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, artinya bukanlah provinsi sentra sawit. Kasus konflik agraria juga terjadi di provinsi sentra sawit seperti Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, namun jumlah kasusnya lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi non-sentra sawit. Kasus konflik agraria ini disebabkan antara lain masalah ketidakjelasan kepemilikan lahan (Rist et al., 2010; Obidzinksi et al., 2018; Santika et al., 2019; Qaim et al., 2020).

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa konflik agraria terjadi baik pada daerah sentra perkebunan kelapa sawit, dominannya di daerah yang bukan sentra perkebunan kelapa sawit. Penyelesaian konflik agraria sedang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dimana di dalamnya telah mencakup penyelesaian legalitas perkebunan menjadi bagian solusi dari upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik-konflik agraria di berbagai sektor dan daerah.

Intinya pemerintah harus bangga dan resolutif dengan kondisi eksisting dilapangan dimana masyarakat dapat tumbuh dan sejahtera dengan usaha yang dikembangkan dan dibangun sendiri dengan tanpa banyak campur tangan APBN, itulah Perkebunan Sawit. ***

 

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Transaksi Keuangan, Barang dan Jasa Selama FBIM dan FKN 2025 Capai Rp20 Miliar

Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara (FKN) 2024 berakhir, dan ditutup  Gubernur…