Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.
Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L.
Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
Merujuk Lampiran I file Surat Edaran tersebut yang diterima KONTAN, ada beberapa K/L dengan porsi efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.
Berikut adalah 10 K/L dengan penghematan tertinggi:
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar dengan penghematan sebesar Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami efisiensi anggaran terbesar dengan penghematan Rp81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp110,95 triliun.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp5,27 triliun.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengalami pemangkasan sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp2,33 triliun.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghemat sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1% dari pagu anggaran Rp626,39 miliar.
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan mengalami efisiensi sebesar Rp6 miliar atau 66,4% dari pagu anggaran Rp9,02 miliar.
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalami efisiensi sebesar Rp27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp44 miliar.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan efisiensi sebesar Rp144,5 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp229,9 miliar.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp33,6 miliar atau 62,8% dari pagu Rp53,49 miliar.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp1,99 triliun. ***
