Sebanyak 18 Gubernur / Kepala Daerah dari berbagai provinsi di Indonesia menggeruduk Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).
Mereka ramai-ramai memprotes kebijakan pemotongan anggaran daerah yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan dengan Menteri Keuangan dihadiri gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Ketua APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), Al Haris, yang juga menjabat Gubernur Jambi, menyebut bahwa kedatangan para gubernur ke Kemenkeu adalah bentuk representasi keresahan kolektif atas penurunan dana transfer ke daerah (TKD).
Ia mengatakan, banyak daerah kesulitan membiayai gaji PPPK serta belanja operasional.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly
Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah. “Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.
Gubernur Aceh mengeluhkan bahwa daerahnya mendapatkan pemotongan hingga 25 persen. Ia menyatakan bahwa semua daerah mengajukan agar anggarannya tidak dipangkas mengingat beban operasional dan kebutuhan publik.
Gubernur Jambi Al Haris menyebut Menteri Purbaya menunjukkan sikap responsif dan menjanjikan evaluasi alokasi TKD untuk tahun 2026.
“Pak Menteri sangat responsif. Di 2026, nanti kita akan evaluasi kembali dana TKD,” ujarnya. ***
