Banjir Kritik Akademisi UGM hingga UII, Jokowi: Setiap Orang Boleh Bicara

Reporter : kaltengdaily
Editor : Kaltengdaily
Jumat, 2 Februari 2024 16:19WIB
Presiden Joko Widodo

 Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh sejumlah kampus atas kepemimpinannya. Jokowi mengatakan itu merupakan hak demokrasi setiap orang.

“Setiap orang boleh berbicara. Berpendapat, silakan,” kata Jokowi saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara usai Kongres Gerakan Pemuda Ansor pada Jumat (2/2/2024).

Sekelompok guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan Petisi Bulaksumur, Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi, banyak tindakan menyimpang yang terjadi.

Sehari setelah UGM, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII gantian berkumpul menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Jokowi di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km. 14, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Gerakan ini dipimpin langsung Rektor UII, Prof. Fathul Wahid.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian UUI adalah pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.

Pada Jumat, 2 Februari 2024, giliran Universitas Indonesia menyampaikan ‘Seruan Kebangsaan’ kepada Pemerintah Jokowi. Melalui keterangan tertulis gerakan atas nama Keluarga Besar Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan atas hancurnya tatanan hukum,  dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keluarga Besar UI mengutuk segala bentuk penindasan kebebasan ekspresi. Kelompok ini juga menyerukan netralitas aparat, hak memilih tanpa intimidasi dan pengawasan seluruh perguruan tinggi dalam proses demokrasi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. “Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Februari 2024. ***

 

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Pemprov Segera Launching Logo Resmi Hari Jadi Ke 67 Provinsi Kalteng Tahun 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan segera me-launching logo Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalteng…