Guru Datangi DPRD Kalteng Tuntut Pengembalian TPP Sertifikasi

Reporter :
Editor :
Selasa, 6 September 2022 17:19WIB
Sejumlah guru datangi DPRD Kalteng sampaikan sejumlah tuntutan.
  • Juga Desak Tuntut Mundur Kadisdik Kalteng

Sejumlah tenaga pengajar atau guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifikat Pendidik mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan juga DPRD Provinsi Kalteng menuntut pengembalian TPP guru sertifikasi.

Adapun sejumlah tuntutan, yakni pengembalian TPP guru sertifikasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihilangkan dengan nominal Rp1,5 juta. Menolak keras pemangkasan nominal TPP menjadi Rp500 per bulan.

Meminta revisi Pergub Nomor 5 Tahun 2022 dan proses revisi tidak lewat dari September ini, sesuai draf aspirasi tuntutan guru bersertifikat pendidik dan guru PPPK.

Proses pembayaran TPP terhitung mulai Januari dan rapelan tidak melewati akhir 2022, membayarkan rapelan gaji hingga THR PPPK tidak dengan cara dicicil sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Kedudukan PPPK dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 adalah sama dengan PNS dan berhak mendapat TPP, sehingga dalam revisi Pergub nantinya agar PPPK dimasukkan sebagai penerima TPP.

Selain itu, Forum Guru ini juga menuntut agar tidak adanya ancaman atau intimidasi atas aksi damai yang dilakukan, serta mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Ahmad Syaifudi mundur dari jabatannya.

Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan, pada intinya aspirasi yang disampaikan para guru sudah pihaknya sikapi. 

Hingga saat ini ada sejumlah opsi yang tengah dibahas di tingkat eksekutif terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan para guru.

“Jadi kami meminta waktu untuk menyelesaikan ini. Semua melalui proses dan kami minta semua untuk bersabar,” jelasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Ahmad Syaifudi mengatakan, terkait aksi ini, merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan pasca Pergub diterbitkan sehingga meniadakan tambahan penghasilan bagi guru bersertifikasi pendidik.

“Dalam peraturan boleh ataupun tidak boleh. Boleh membayarkan namun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya. ***

 

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

GAPKI se-Kalimantan Bakal Gelar Borneo Forum ke-7, Simak Jadwal, Lokasi, dan Acaranya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dari seluruh cabang provinsi di Pulau Kalimantan bakal menggelar…