JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Reporter : kaltengdaily
Editor : Kaltengdaily
Kamis, 16 Mei 2024 16:30WIB
Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) jadi saksi meringankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengaku bingung Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bisa dijadikan terdakwa kasus korupsi.

Hal itu disampaikan JK saat menjadi saksi yang meringankan Karen dalam sidang kasus dugaan korupsi tindakan melawan hukum pengembangan kilang LNG, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Awalnya Hakim Ida Ayu Mustikawati bertanya ke JK kenapa Karen bisa menjadi terdakwa dalam kasus ini. JK kemudian menjawab tidak tau dan merasa bingung atas penetapan Karen sebagai terdakwa. “Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa, bingung, karena dia menjalankan tugasnya,” ujar JK. “Ini berdasarkan instruksi kata Bapak,” tanya Hakim. “Ya instruksi,” jawab JK.

Hakim kemudian kembali menegaskan, apakah yang dimaksud adalah instruksi dari Presiden nomor 1 ditunjukan ke Pertamina. “Ya saya ikut (memberi instruksi),” ucap JK. “Itu yang saya kejar, instruksi itu apa isinya,” tutur Hakim.

JK kemudian menjawab, instruksi itu jelas harus memenuhi cadangan kebutuhan energi yang harus dipenuhi di atas 30 persen. “Saya ikut membahas hal ini, karena kebetulan saya masih di pemerintah waktu itu,” kata JK.

Hakim kemudian bertanya, apakah memang ada kebijakan-kebijakan tersebut dan apakah JK tidak tau apakah pertamina merugi atau untung tidak tau? “Tidak-tidak. Tapi begini boleh saya tambahkan, kalau suatu langkah bisnis, cuma dua kemungkinannya dia untung atau rugi,” ucap JK.

“Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka semua BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,” tanggapan JK tersebut disambut tepuk tangan hadirin.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, tindakan melawan hukum ini dilakukan Karen, yaitu melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan CCL LLC. Hal ini dilakukan Karen bersama dengan eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

Jaksa mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Karen adalah memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas. Menurut Jaksa, pengembangan kilang LNG ini hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Selain itu, Karen tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam perjalanannya, semua kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik.

Sebab, terjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kejadian ini lantas membuat Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. Atas tindakannya, Karen diduga telah memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 1.091.280.281,81 dan 104,016,65 dollar AS.

Selain itu, eks Dirut Pertamina ini diduga turut memperkaya Corpus Christi Liquedaction sebesar 113,839,186.60 dollar AS. Total kerugian negara sebesar 113,839,186.60 USD ini diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK) RI dan Instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Karen disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ***

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Transaksi Keuangan, Barang dan Jasa Selama FBIM dan FKN 2025 Capai Rp20 Miliar

Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara (FKN) 2024 berakhir, dan ditutup  Gubernur…