Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri PAN-RB. Azwar Anas menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada awal Juli lalu.
Pelantikan Azwar Anas digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, dan disiarkan juga melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/9/2022).
Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’. Megawati Soekarnoputri hadir dalam pelantikan MenPAN-RB Azwar Anas
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri sisa jabatan periode 2019-2024. Setelah itu, Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan Azwar Anas.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.
Seperti diketahui, Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada awal Juli lalu. Mendagri Tito Karnavian kemudian ditunjuk menjadi MenPAN-RB Ad Interim.
Setelah status ad interim berakhir, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud Md sebagai Plt MenPAN-RB. Masa jabatan Plt MenPAN-RB itu berlangsung sampai pejabat definitif dilantik.
Perihal posisi MenPAN-RB ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Megawati disebut telah menyerahkan nama MenPAN-RB baru pengganti almarhum Tjahjo Kumolo.
“Ya nama-nama kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah mengadakan dialog yang cukup panjang, nama-nama sudah disampaikan dan dalam dialog itu kan juga dibahas hal-hal yang lain,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2022).
Sementara itu, Istana menyatakan posisi MenPAN-RB yang kini kosong setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia memang merupakan alokasi untuk PDIP. Kendati demikian, Istana menyatakan pengisian posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Jadi untuk pengganti Pak Tjahjo, tentunya ini keputusan bersama karena Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif mendapatkan masukan dari PDI Perjuangan, dari Bu Mega. Karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan dan itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan,” ucap Seskab Pramono Anung di kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/8/2022). ***
