Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN. Jokowi melihat rekam jejak kedua tokoh tersebut.
“Kita melihat semuanya rekam jejak, pengalaman, kemudian… terutama untuk skill manajerial karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tepi mikronya harus secara detail dikerjakan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Menurut Jokowi, Zulhas memiliki pengalaman yang panjang sehingga akan cocok sebagai Menteri Perdagangan. Jokowi mengatakan urusan pangan saat ini sangat memerlukan pengalaman lapangan.
“Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak, yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan, melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” katanya.
Zulhas, kata Jokowi, juga akan mengurusi masalah ekspor. Namun Jokowi meminta agar fokus utama adalah kebutuhan pokok dalam negeri.
“Kalau urusan ekspor juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” katanya.
Alasan Tunjuk Hadi Tjahjanto
Selain itu, Jokowi menjelaskan alasan menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN). Jokowi menilai Hadi mampu mengemban tugas soal masalah lahan dan tanah itu karena Hadi memiliki pengalaman mengurusi teritorial negara.
“Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat detail,” tuturnya.
Jokowi meminta Hadi menyelesaikan permasalahan sengketa lahan. Pesan itu disampaikan Jokowi kepada Hadi tadi malam.
“Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat yang sebanyak-banyaknya harus bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk di dalamnya urusan lahan-tanah yang berkaitan dengan IKN,” katanya. ***
