Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi atensi langsung Presiden, Jangan lengah.
Untuk itu seperti dikatakan Kepala BPNB RI Mayjen TNI Suharyanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Prov. Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6/2023), bentuk Satuan Tugas (Satgas), dan lakukan patroli secara rutin.
Selain itu dalam arahannya, Kepala BNPB menyampaikan agar melakukan Apel Kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu.
Kedua, selalu memantau prediksi cuaca, titik – titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara “Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat”, tutur Kepala BNPB.
Meningkatkan koordinasi pentahelix agar penanganan karhutla efektif dan efisien. Terakhir, penegakan Hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo selaku Komandan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Kalteng Tahun 2023 dalam laporannya menyampaikan menghadapi karhutla di tahun 2023 telah diadakan Rakor Karhutla bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan penekanan, yaitu peningkatan kesiapsiagaan personel sarana prasarana, dan penyediaan anggaran memadai untuk penanganan karhutla, dan jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan status siaga darurat karhutla.
Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sebanyak 9 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023, agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara optimal, sehingga tidak terjadi bencana karhutla, seperti yang dialami pada tahun 2019 dan 2015.
Untuk pengendalian karhutla tahun 2023, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) sebesar Rp83 Miliar, yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman,penanganan pasca karhutla, patroli, operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas (melibatkan masyarakat peduli api) dan belanja sarana prasarana yang akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten dan kelompok Masyarakat Peduli Api.
Selain langkah tersebut, Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp107 Miliar, yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi.
Untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla di kabupaten/kota prioritas rawan karhutla, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan sebanyak 35 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla sejak 31 Mei 2023, dengan Personel dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA)/Relawan, yang setiap harinya bertugas melaksanakan patroli, sosialisasi, deteksi dini dan pemadaman dini terhadap karhutla, sehingga penanganan karhutla di tingkat tapak dapat lebih efektif.
Mengenai kesiapan personel satgas karhutla Prov. Kalteng, sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan Relawan lain, serta Tagana. Semua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan siap melakukan penanganan karhutla, sesuai kebutuhan di lapangan. ***
