Penanganan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI KOTIM Dilakukan Transparan

Reporter : kaltengdaily
Editor : kaltengdaily
Jumat, 21 Juni 2024 19:02WIB
Ketua dan Bendahara KONI Kotim ditahan penyidik Kejati Kalteng sejak Kamis (20/6/2024) malam

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah Dr. Undang Mugopal, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan, menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilakukan secara transparan.

“Saya tegaskan penyidikan ini transparan. Siapa pun bisa mengikuti penanganan perkaranya, dan materi perkaranya bisa ditanyakan kepada saya. Sama sekali tidak ada yang ditutup-tutupi dari penanganan perkara,” tegas Douglas setelah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka yang menyerahkan diri setelah dilakukan panggilan sebanyak tiga kali.

Setelah pemeriksaan, tim penyidik memutuskan untuk menahan kedua tersangka dengan alasan mereka berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka AU (Ketua KONI Kotawaringin Timur) dan BP (Bendahara KONI Kotawaringin Timur) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Palangka Raya.

“Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Kalteng, dengan Nomor PRIN-08/O.2/Fd.2/06/2024 dan PRIN-09/O.2/Fd.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, kedua tersangka ditahan selama 20 hari mulai 20 Juni 2024 hingga 9 Juli 2024,” ungkap Douglas.

Penahanan dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu objektif dan subjektif. “Ditakutkan kedua tersangka akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri,” tambahnya.

Terkait adanya permintaan tersangka AU agar kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng tahun anggaran 2023 diperiksa, Douglas menegaskan, fokus penanganan perkara ini adalah pada tataran penggunaan dana hibah, bukan pada proses pengucurannya.

“Setiap pemerintah boleh memberikan hibah kepada instansi tertentu dengan tujuan pengembangan instansi tersebut, seperti KONI. Persoalannya sekarang apakah dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan tatanan penggunaan yang benar,” jelasnya.

Tersangka AU dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. BP juga dijerat dengan pasal yang sama. ***

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Kongres Dunia SUBUD Ke-16 di Palangka Raya

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo Hadiri dan Membuka acara Kongres Dunia…