Penggugat Prihatin MA Menangkan Jokowi dari Vonis di Kasus Karhutla Kalteng

Reporter : kaltengdaily
Editor : kaltengdaily
Minggu, 20 November 2022 17:43WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Para penggugat kaget sekaligus prihatin atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga bisa lolos dari vonis melawan hukum kebakaran hutan lahan (karhutla) Kalimantan Tengah di tingkat peninjauan kembali (PK). Jokowi sebelumnya divonis melawan hukum, baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun kasasi.

“Ini cukup prihatin terkait putusan ini. Situasi di MA ada dua hakim agung jadi tersangka di kasus korupsi. Ini menunjukkan ada masalah yang serius dalam tata peradilan kita,” kata salah satu penggugat, Arie Rompas, dalam diskusi online yang dikutip dari kanal YouTube Walhi Nasional, Minggu (20/11/2022).

Putusan PK itu diketok oleh ketua majelis Zahrul Rabain dengan anggota Ibrahim dan M Yunus Wahab. Putusan itu diketok pada 3 November 2022 dengan lama waktu mengadili 67 hari.

“Kami memang kaget ini memang sangat cepat prosesnya. Kami baru dapat kabar dari media,” imbuh Arie Rompas.

Menurut Arie Rompas, majelis PK tidak cermat melihat fakta di lapangan. Sebab, pembenahan proses pencegahan kebakaran hutan dinilai belum terpenuhi sepenuhnya.

“Ini memprihatinkan, fakta-fakta di lapangan belum ada perubahan yang signifikan. Yang pasti proses-proses sudah dilakukan, kami menang sampai kasasi,” ucap Arie Rompas.

Di sisi lain, DPRD Kalteng menerima putusan tersebut. Jadi langkah presiden melakukan PK menjadi janggal.

“DPRD Kalteng menerima dan tidak melakukan banding. Ini menjadi pertanyaan serius bagi kami,” ungkap Arie Rompas.

Seperti diketahui, kasus bermula saat terjadi kebakaran hebat pada 2015. Salah satu wilayah yang dilanda adalah Kalimantan. Tak ayal, sekelompok masyarakat menggugat negara. Mereka adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.

Pada 22 Maret 2017, gugatan mereka dikabulkan. PN Palangka Raya memutuskan:

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Namun PT Palangka Raya menolak gugatan itu dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tertanggal 22 Maret 2017.

Presiden dkk juga mengajukan kasasi, tapi ditolak. Akhirnya presiden mengajukan PK dan dikabulkan.

“Mengadili kembali. Dalam eksepsi menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,” kata jubir MA Andi Samsan Nganro. ***

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

MK Juga Tolak Gugatan Hasil Pilpres 2024 dari Ganjar-Mahfud!

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan…