Petani Sawit di Kobar Minta Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO

Reporter : kaltengdaily
Editor : kaltengdaily
Selasa, 17 Mei 2022 17:21WIB
Aliansi Petani Kepala Sawit Kobar usai sampaikan pernyataan kepada pemerintah, bersama Bupati Kobar Hj Nurhidayah.

Aliansi Petani Kelapa Sawit Kotawaringin Barat (Kobar), meminta Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Aliansi Petani Kelapa Sawit di Kobar menilai, larangan tersebut dinilai menjadi penyebab anjloknya harga Tandan Buah Sawit (TBS) di tingkat petani saat ini.

Hal ini disampaikan perwakilan petani sawit, Sugeng Riyadi (52), saat melakukan audiensi dengan Bupati Kobar Hj Nurhidayah di Aula Bupati Kobar, Selasa (17/5/2022).

Menurut Sugeng Riyadi, para petani sawit di Kobar yang tergabung di Aliansi Petani Sawit ini meminta Presiden mencabut larangan ekspor CPO, karena dampaknya kami para petani kecil kesulitan menjual hasil panen kami.

Sugeng menjelaskan dampak dari kebijakan itu membuat harga TBS kini cenderung fluktuatif. Pihak perusahaan maupun peron membatasi pembelian buah sawit hasil panen petani

“Untuk harga sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 rupiah per kilogramnya. Isunya perusahaan tutup, peronn gak mau nerima lagi, secara otomatis panen kami mau dibawa kemana lagi, kan sulit sekali jelas ini dilematis,” terang Sugeng.

Terdapat 5 tuntutan yang disampaikan kepada presiden yang diserahkan melalui Bupati Nurhidayah. Isi tuntutan petani sawit itu sebagai berikut:

1.Selamatkan kami petani sawit
•Menunggu secepatnya regulasi tata kelola sawit berkesinambungan yang pro petani.
•Penanganan harga pupuk non subsidi yang terjangkau.
•Bagi perusahaan wajib bermitra dengan petani dan menampung hasil panen dengan harga TBS standar pemerintah.
•Menyelesaikan permasalahan lahan.
Membantu pembukaan ahan dengan PLTB.
•Menunggu kompensasi dari pemerintah ke petani sesuai regulasi dan ketentuan
pemerintah.

2.Meninjau ulang kebijakan larangan ekspor CPO dan produk minyak goreng serta bahan bakunya, karena dampaknya langsung ke harga TBS.

3.Menuntut kesetaraan harga jual TBS petani kelapa sawit, dikarenakan hampir 80% TBS dari wilayah Kotawaringin Barat di jual ke wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan dikarenakan harga di daerah tersebut lebih tinggi. Padahal masih 1 provinsi, serta mempertanyakan mengapa beberapa pabrik di wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan bisa berdiri walaupun tidak memiliki kebun.

4.Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Kotawaringin Barat wajib buka dan menerima hasil panen TBS petani.

5.Apabila tuntutan kami ini tidak di tindaklanjuti dan tidak ada progress positif, maka kami akan lanjutkan dengan aksi menyatakan pendapat di muka umum secara besar-besaran.

Menyikapi tuntutan ini Bupati Kobar Nurhidayah mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. Ia berharap agar presiden dapat meninjau kembali kebijakan pelarangan ekspor CPO.

“Kami atas nama Pemkab Kobar dan Aliansi Petani Sawit Kobar memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden RI untuk mempertimbangkan kebijakan agar lebih berpihak kepada petani. Harapan tidak lain supaya presiden mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan petani sawit Kobar,” kata Nurhidayah. ***

Kategori Terkait

Author Post

Terpopuler

iklan02
iklan02

Pilihan

Terkini

EKONOMI BISNIS

Pemprov Segera Launching Logo Resmi Hari Jadi Ke 67 Provinsi Kalteng Tahun 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan segera me-launching logo Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalteng…