Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam rapat itu, Kepala Negara memberikan mandat khusus kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi agar segera melakukan pemeriksaan terhadap tingkat penyerapan anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Momen rapat tersebut dibagikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) di Instagram. Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat berlangsung di ruang dengan formasi meja berbentuk U. Presiden Prabowo duduk di posisi tengah, diapit dua Bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila, sementara para peserta rapat berada di sisi kanan dan kiri. Di meja tertata rapi kudapan ringan, air mineral, serta papan nama kecil bertuliskan jabatan masing-masing peserta.

“Rapat khusus di Halim sebelum kunjungan ke Australia,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya.

Teddy menjelaskan, rapat tersebut digelar mendadak sebelum Presiden bertolak ke Sydney dalam rangka kunjungan kenegaraan sehari penuh. “Presiden menunda penerbangan sekitar dua jam demi memastikan koordinasi anggaran berjalan baik,” ujarnya.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata, baik melalui program kementerian maupun dana transfer ke daerah,” tegasnya.

Presiden pun menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengoordinasikan dan meninjau langsung realisasi anggaran di akhir tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil karena tingkat penyerapan anggaran di berbagai instansi masih tergolong rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) baru mencapai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari total pagu Rp2.663,4 triliun. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp800,9 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp789 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi di daerah. Realisasi belanja APBD baru menyentuh Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, meskipun dana transfer ke daerah (TKD) sudah tersalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau sekitar 74 persen dari total pagu APBN 2025.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah. Dalam surat bertanggal 20 Oktober 2025 itu, Purbaya menyoroti penurunan realisasi belanja daerah dibandingkan tahun lalu serta meningkatnya simpanan dana pemerintah daerah di perbankan.

Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan empat langkah percepatan, yakni:

1. Mempercepat realisasi belanja secara efisien dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

2. Segera membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan.

3. Mengoptimalkan dana simpanan di bank untuk membiayai program prioritas daerah.

4. Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan APBD dan posisi dana perbankan.

Menurut Purbaya, hasil pemantauan ini akan menjadi dasar evaluasi pengelolaan anggaran tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo. ***