Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah” di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Klandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas ud, dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur dari provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam.
Turut mendampingi Wagub Edy Pratowo, antara lain Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng Vent Christway, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky R. Badjuri, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Syahfiri.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan suara dan memperjuangkan keadilan dalam pembagian DBH dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Wagub Edy Pratowo menyampaikan, forum tersebut sangat penting dalam mengoptimalkan capaian DBH khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Menurutnya, selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut cukup besar, namun porsi DBH yang diterima daerah penghasil relatif kecil.
“Forum ini menyatukan komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat agar lebih terbuka dan profesional dalam pembagian DBH kepada daerah penghasil,” ujar Edy Pratowo.
Disebutkan, beberapa provinsi penghasil sumber daya alam mendorong agar pembagian hasil dilakukan secara adil, sehingga DBH dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan dapat memperkuat fiskal daerah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil harus dibagikan secara adil kepada daerah penghasil. Sebagai contoh, untuk Kalimantan Tengah, masih terdapat kekurangan bayar DBH tahun 2023 yang nilainya mencapai kurang lebih dari Rp625 miliar. Ditambah lagi dengan dana hasil rekonsiliasi tahun 2024 yang belum masuk kas (BMK), sebesar lebih dari Rp300 miliar. Jika seluruhnya dapat direalisasikan, maka potensi DBH yang diterima Kalimantan Tengah bisa menembus angka lebih dari Rp1 triliun,” kata Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Wagub menegaskan, apabila DBH tersebut bisa dibagi secara optimal kepada daerah penghasil, maka akan sangat membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
