Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT ke-80 RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kebijakan berupa Pembebasan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Plat KH. Terkait hal tersebut, Bapenda Prov. Kalteng melaksanakan sosialisasi kepada sejumlah media, di Aula OPAD Kantor Bapenda Prov. Kalteng, Selasa (3/6/2025).
Sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda Prov. Kalteng bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja dan Dirlantas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sosialisasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka HUT RI tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Plat KH.
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kesempatan emas bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengaktifkan kembali kendaraan yang menunggak pajak tanpa harus membayar pokok tunggakan dan denda pajak, sehingga beban pembayaran menjadi jauh lebih ringan.
Pemutihan Pajak Tahun 2025
“Saat ini di Kalimantan Tengah, dari 1,8 juta unit kendaraan yang terdaftar, terdapat sekitar 61% menunggak pajak,” tutur Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo dalam penyampaian laporannya tentang tunggakan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Anang Dirjo juga menyampaikan nilai total tunggakan mencapai lebih dari Rp1,8 Triliun jika dihitung dengan denda. “Melalui kebijakan Pemutihan, jika 30% saja kendaraan ini kembali aktif, daerah bisa mendapatkan tambahan penerimaan hingga Rp149 miliar,” jelasnya.
“Selain meringankan masyarakat, Pemutihan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan dengan manfaat strategis tambahan membantu pemerintah menyusun data kendaraan yang lebih akurat dan valid, serta mengurangi biaya operasional di lapangan,” katanya. ***
