Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya langkah nyata dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dari sektor perkebunan dan kehutanan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Gubernur menyatakan, pemerintah daerah bersama sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan harus bersinergi memperkuat basis penerimaan daerah agar pembangunan Kalimantan Tengah semakin merata dan berkeadilan.
“Kita harus bergerak bersama mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang maju, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama seluruh program pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal harus memberikan manfaat nyata, termasuk bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Dalam arahannya, Gubernur juga menegaskan sembilan kewajiban utama perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng, di antaranya:
-
Membayar pajak daerah,
-
Membeli BBM resmi melalui Wajib Pungut Kalteng,
-
Memprioritaskan tenaga kerja lokal,
-
Menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR),
-
Memenuhi kewajiban plasma minimal 20 persen,
-
Menggunakan kendaraan berpelat KH,
-
Membuka rekening di Bank Kalteng,
-
Menggunakan material galian yang berizin resmi.
Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan.
Gubernur juga meminta Bupati dan Wali Kota untuk menegakkan aturan secara tegas demi kepentingan masyarakat. Ia menginstruksikan Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mendata dan menertibkan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Banama Tingang Makmur, menjadi prioritas strategis dalam mendorong tata kelola ekonomi yang profesional dan produktif.
“Mari, kita satukan langkah, tegakkan aturan, dan bergotong royong membangun Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga BUMD di Kalteng, yaitu PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur.
Ia menyebut, BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan dana daerah perlu diperkuat untuk mendukung stabilitas dan keamanan keuangan daerah, sekaligus mendorong pembiayaan sektor produktif.
“BUMD diharapkan mampu mengelola aset dan mengembangkan usaha di sektor strategis, sehingga benar-benar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah dan sumber PAD berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan terukur yang dapat segera diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ***
