Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang berada di posisi keempat terendah di Indonesia.
Ribka menyampaikan, rata-rata realisasi anggaran provinsi se Indonesia 2025 mencapai 9,07 persen, sedangkan Kalteng diangka 1,30 persen, diatas Papua Tengah (1,10 persen), Papua Barat (1,00 persen), dan Kepulauan Riau menempati posisi terbawah dengan 0,97 persen.
“Bagaimana bisa serendah ini, apa masalahnya, saya ingin tahu” ujar Wamendagri Ribka Haluk pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD Kalteng Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Ribka meminta agar Sekda Kalteng dan BKAD terus memantau realisasi anggaran belanja daerah. Karena, masyarakat harus segera menerima manfaat dari anggaran belanja daerah.
“Kalau APBD, PAD, kemudian realisasinya tidak sesuai yang disoroti masyarakat adalah Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya lagi.
Menanggapi pernyataan Wamendagri Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun menjelaskan, saat ini Pemprov Kalteng masih dalam tahap merealisasikan belanja anggaran.
Dikatakan Katma, untuk tahap pertama belanja pembangunan Kalteng, seluruh anggaran telah dicairkan. “Kami dalam proses penghitungan,” ucap Katma.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalteng, Syahfiri mengungkapkan, realisasi belanja APBD Kalteng 2025 terkendala aplikasi perpajakan yang baru.
“Khususnya di PUPR cukup besar kontrak yang sudah berjalan dan ingin mengajukan uang muka tetapi terkendala aplikasi perpajakan yang baru, sehingga akan diajukan April ini, setelah lebaran, selain itu ada kontrak masih berproses,” ujarnya.
“Sehingga akan diajukan di bulan April ini setelah Lebaran, itu kendala yang dihadapi Pemprov Kalteng pada saat ini,” jelasnya.
Dikatakan Syahfiri, beberapa kontrak proyek saat ini masih dalam tahap proses, yang turut mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan belanja daerah. ***
